Sabtu, 03 November 2012

IFRS


IFRS

Pengertian IFRS
International Financial Reporting Standards (IFRS) adalah Standar dasar, Pengertian dan Kerangka Kerja (1989)[1] yang diadaptasi oleh International Accounting Standards Board (IASB).

Struktur IFRS
IFRS dianggap sebagai kumpulan standar "dasar prinsip" yang kemudian menetapkan peraturan badan juga mendikte penerapan-penerapan tertentu.
Standar Laporan Keuangan Internasional mencakup:
    1.        Peraturan-peraturan Standar Laporan Keuangan Internasional (bahasa Inggris: Internasional Financial Reporting Standards (IFRS)) -dikeluarkan setelah tahun 2001
    2.        Peraturan-peraturan Standar Akuntansi Internasional (bahasa Inggris: International Accounting Standards (IAS)) -dikeluarkan sebelum tahun 2001
    3.        Interpretasi yang berasal dari Komite Interpretasi Laporan Keuangan Internasional (bahasa Inggris: International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)) -dikelularkan setelah tahun 2001
    4.        Standing Interpretations Committee (SIC)—dikeluarkan sebelum tahun 2001
    5.        Kerangka Kerja untuk Persiapan dan Presentasi Laporan Keuangan (1989)

Sejarah IFRS
·         Pada 1982, International Financial Accounting Standard (IFAC) mendorong IASC sebagai standar akuntansi global. Hal yang sama dilakukan Federasi Akuntan Eropa pada 1989.
·         Pada 1995, negara-negara Uni Eropa menandatangani kesepakatan untuk menggunakan IAS.
·         Pada 1998 jumlah anggota IFAC/IASC mencapai 140 badan/asosiasi yang tersebar di 101 negara.
·         Pada 2001, dibentuk IASB sebagai IASC.
·         Pada 2001, IASC, IASB dan SIC mengadopsi IASB.
·         Pada 2002, FASB dan IASB sepakat untuk melakukan konvergensi standar akuntansi US GAAP dan IFRS.
Standar ini telah digunakan oleh lebih dari 150-an negara, termasuk Jepang, China, Kanada dan 27 negara Uni Eropa. Sedikitnya, 85 dari negara-negara tersebut telah mewajibkan laporan keuangan mereka menggunakan IFRS untuk semua perusahaan domestik atau perusahaan yang tercatat (listed).

Tujuan IFRS
Adalah memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan keuangan intern perusahaan untuk periode-periode yang dimaksud dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang menyediakan:
    1.        Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan.
    2.        Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS.
    3.        Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.

Perbandingan Standar Akuntansi Menurut PSAK VS IFRS
Tabel berikut meringkas referensi yang digunakan dalam pengembangan PSAK:


No.
PSAK
REFERENSI
1.
PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 1998)
IAS 1 (Revised 1997) Presentation of Financial Statements
2.
PSAK 2 Laporan Arus Kas (1994) (Reformat 2007)
IAS 7 (Revised 1992), Cash Flow Statements
3.
PSAK 3 Laporan Keuangan Interim (Reformat 2007)
APB Opinion No. 28 (1973), Interim Financial Statements
4.
PSAK 4 Laporan Keuangan Konsolidasi (Reformat 2007)
IAS 27 (1989) Consolidated and Separate Financial Statements
5.
PSAK 5 Pelaporan Segmen (Revisi 2000)
IAS 14 (Revised 1997) Segment Reporting
6.
PSAK 7 Hubungan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Reformat 2007)
IAS 24 (1984) Related Party Disclosures
7.
PSAK 8 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (Revisi 2003)
IAS 10 (1978) Events after the Balance Sheet Date
8.
PSAK 10 Transaksi dalam Mata Uang Asing (Reformat 2007)
IAS 21 (Revised 1993) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
9.
PSAK 11 Penjabaran Laporan keuangan Dalam Mata Uang Asing (Reformat 2007)
10.
PSAK 12 Pelaporan keuangan mengenai Bagian Partisipasi Dalam Pengendalian Bersama Operasi dan Aset
IAS 31 (Revised 1990) Financial Reporting of Interests in Joint Ventures
11.
PSAK 13 Properti Investasi(yang berlaku sekarang Revisi 2007)
IAS 25 (1986) Accounting for Investments
12.
PSAK 14 Persediaan(Reformat 2007)
IAS 2 (Revised 1993) Inventories
13.
PSAK 15 Akuntansi Untuk Investasi Dalam Perusahaan Asosiasi (Reformat 2007)
IAS 28 (Revised 1989) Accounting for Investments in Associates
14.
PSAK 16 Aset Tetap (yang berlaku sekarang Revisi 2007)
IAS 16 (Revised 1993) Property, Plant, and Equipment
15.
PSAK 18 Akuntansi Dana Pensiun
IAS 26 (1987) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Peraturan-peraturan tentang dana pension di Indonesia, terutama UU No. 11/1992)
16.
PSAK 19 Aset Tidak Berwujud (Revisi 2000)
IAS 38 (1998) Intangible Assets
17.
PSAK 21 Akuntansi Ekuitas
Peraturan-peraturan yang mengatur perseroan di Indonesia serta beberapa SFAS mengenai akuntansi ekuitas
18.
PSAK 22 Akuntansi Penggabungan Usaha(Reformat 2007)
IAS 22 (Revised 1993) Accounting for Business Combinations
19.
PSAK 23 Pendapatan(Reformat 2007)
IAS 18 (1993) Revenue
20.
PSAK 24 Imbalan Kerja (Revisi 2004)
IAS 19 (Revised 2000) Employee Benefits
21.
PSAK 25 Laba Atau Rugi Bersih Untuk Periode Berjalan,Kesalahan Mendasar,dan Perubahan Kebijakan Akuntansi (Reformat 2007)
IAS 8 (Revised 1993) Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors, and Changes in Accounting Policies
22.
PSAK 26 Biaya Pinjaman (Revisi 1997) (Reformat 2007)
IAS 23 (Revised 1993) Borrowing Costs
23.
PSAK 27 Akuntansi Perkoperasian (Revisi 1998)(Reformat 2007)
Peraturan-peraturan mengenai koperasi di Indonesia
24.
PSAK 28 (Revisi 1996) Akuntansi AsuransiI Kerugian
SFAS 60, 91, 97, 113, 120
Peraturan-peraturan mengenai asuransi di Indonesia
25.
PSAK 29 Akuntansi Minyak dan Gas Bumi
SFAS 19, 25, 69
Peraturan-peraturan mengenai migas di Indonesia
26.
PSAK 30 Sewa (yang berlaku sekarang Revisi 2007)
SFAS 13
Peraturan-peraturan mengenai sewaguna di Indonesia
27.
PSAK 31 Akuntansi Perbankan (Revisi 2000)
IAS 30 (1990) Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions
Bank for International Settlement (BIS)
Peraturan-peraturan mengenai perbankan di Indonesia
28.
PSAK 32 Akuntansi Kehutanan
Peraturan-peraturan mengenai kehutanan di Indonesia
29.
PSAK 33 Akuntansi Pertambangan Umum
Peraturan-peraturan mengenai pertambangan di Indonesia
30.
PSAK 34 Akuntansi kontrak Kontruksi
IAS 11 (Revised 1993) Accounting for Construction Contracts
31.
PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi
Peraturan-peraturan mengenai telekomunikasi di Indonesia
32.
PSAK 36 Akuntansi Asuransi Jiwa
SFAS 60, 81, 91, 97, 113, 120
Peraturan-peraturan mengenai asuransi jiwa di Indonesia
33.
PSAK 37 Akuntansi penyelenggaraan Jalan tol(Reformat 2007)
Peraturan-peraturan mengenai manajemen jalan tol di Indonesia
34.
PSAK 38 Akuntansi Restrukturisasi Ekuitas Sepengendali (Revisi 2004)
APB 16, 29
35.
PSAK 39 Akuntansi kerjasama Operasi (Reformat 2007)
Peraturan-peraturan mengenai kerjasama operasi di Indonesia
36.
Psak 40 Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi
Beberapa prinsip akuntansi Amerika Serikat
37.
PSAK 41 Akuntansi Waran(Reformat 2007)
APB Opinion No. 14 (1969) Accounting for Convertible Debt and Debt Issued with Stock Purchase Warrants
Peraturan-peraturan BAPEPAM-LK di Indonesia
38.
PSAK 42 Akuntansi Perusahaan Efek (Reformat 2007)
SFAS 12
Peraturan-peraturan BAPEPAM-LK di Indonesia
39.
PSAK 43 Akuntansi Anjak Piutang (Reformat 2007)
SFAS 77 Reporting by Transferor for Transfers of Receivables with Recourse
Peraturan-peraturan BAPEPAM-LK di Indonesia
40.
PSAK 44 Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat(Reformat 2007)
SFAS 66 Accounting for Sales of Real Estate
41.
PSAK 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Reformat 2007)
SFAS 117 Financial Statements of Not-for-Profit Organizations
42.
PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan (Reformat 2007)
IAS 12 (1996) Income Taxes
43.
PSAK 47 Akuntansi Tanah
Peraturan-peraturan pertanahan di Indonesia
44.
PSAK 48 Penurunan Nilai Aset
IAS 36 (1998) Impairment of Assets
45.
PSAK 49 Akuntansi Reksa Dana
Peraturan-peraturan mengenai reksa dana di Indonesia
46.
PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan(saat ini yang berlaku Revisi 2006)
SFAS No. 115 Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities
47.
PSAK 51 Akuntansi Kuasi-Reorganisasi (Revisi 2003)
ARB 43, Ch. 7 Capital Accounts, Section A: Quasi Reorganizations or Corporate Readjustment
48.
PSAK 52 Mata Uang Pelaporan
SFAS No. 52 Foreign Currency Translation
49.
PSAK 53 Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham
SFAS 123 Accounting for Stock-Based Compensation
50.
PSAK 54 Akuntansi Restrukturisasi Utang-Piutang Bermasalah
SFAS 15 Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debt Restructuring
51.
PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran(saat ini yang berlaku Revisi 2006)
SFAS 133 Accounting for Derivatives Instruments and Hedging Activities
52.
PSAK 56 Laba Per Saham (LPS)
IAS 33 (1997) Earnings per Share
53.
PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aset Kontijensi
IAS 37 (1998) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
54.
PSAK 58 Operasi Dalam Penghentian
IAS 35 (1998) Discontinuing Operations
55.
PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah
Fatwa MUI
Rerangka Konseptual untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan untuk Transaksi Syari’ah
Standar akuntansi yang diterbitkan oleh AAOIFI.

Sumber:
(diunduh pada 3/10/2012 pukul 23:44)
(diunduh pada 3/10/2012 pukul 23:45)
(diunduh pada 3/10/2012 pukul 23:46)
(diunduh pada 3/10/2012 pukul 23:47)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar